FOKUS SULAWESI – Sebanyak 1.000 orang guru honorer di Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, terancam tidak menerima honor daerah (Honda) tahun 2021.
“Dari bulan Januari sampai bulan Maret ini, Honda mereka nyaris tidak akan terbayar. Informasi ini yang kami dapatkan dilapangkan,” ungkap ketua Fraksi Gerindra, Arifin Dg. Palalo diruang sidang DPRD Kabupaten Parigi Moutong, Rabu (31/03).
Dia mengungkapkan, untuk Honda ini terbagi dua kategori, khusus daerah terpencil dan bukan terpencil. Persoalan ini, harus disampaikan kepada pemerintah, agar tidak hanya mementingkan program infrastruktur. Tetapi harus juga memprioritaskan, hak-hak guru honorer.
Apabila sebelum pembahasan APBD perubahan, tidak menerima Honda, bagaimana nasib mereka?
“Kita semua yang hadir disini adalah hasil pilihan rakyat, apabila tidak diperjuangkan betapa berdosanya kita semua,” tandasnya.
Dia meminta, kepada seluruh anggota DPRD untuk mendorong pemerintah, agar tidak membiarkan persoalan itu, menjadi berlarut-larut.
Bahkan menurut dia, persoalan itu terjadi karena diakibatkan tim TAPD yang lalai, dan menghilangkan Honda untuk tidak dimemasukkan dalam pembahasan anggaran tahun sebelumnya. Sehingga, mengakibatkan hilangnya insentif yang tidak seberapa.
“Honda itu ada yang Rp.100.000, untuk daerah terpencil, Rp. 150.000. Saya akan tetap perjuangkan nasib honorer, hingga daerah bisa menganggarkan lagi,” tegasnya.
Dirinya mengaku, kecewa dengan kebijakan pemerintah daerah. Sebab, para guru telah melaksanakan kewajibannya, tetapi hak-hak mereka telah dihilangkan.
Menanggapi hal itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan setempat, Aminuddin angkat bicara. Dia mengatakan, pagu anggaran di OPD, tempatnya menjabat saat ini tinggal Rp3 Miliar, dari Rp.14 Miliar ditahun sebelumnya.
“Anggaran itu tidak cukup untuk kebutuhan kantor dan kegiatan lainnya, untuk Honda saja mencapai anggran mencapai Rp2 Miliar,” tutupnya.opi
