Dukcapil Parigi Moutong Diminta Tuntaskan Persoalan Suket

FOKUS SULAWESI – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah didesak untuk menuntaskan persoalan Surat Keterangan (Suket) atau pengganti sementara KTP, yang hingga kini masih berada ditangan masyarakat.

“Apakah karena blangko menyebabkan masyarakat hanya menerima Suket saat melakukan pengurusan KTP? Atau ada alasan lain?,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budi Utomo saat RDP bersama Dukcapil, Rabu (23/06).

Penuntasan Suket harus segera diatasi oleh Dukcapil, sebab telah menjadi persoalan sejak dua tahun terakhir. Bahkan, sering dikeluhkan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah utara Kabupaten Parigi Moutong.

Hal yang sama juga diungkapkan, Muhammad Fadli anggota Komisi II DPRD. Dia mengatakan, persoalan kebijakan yang dibuat kepala dinas lama dalam pengurusan dokumen kependudukan, dianggap menjadi penyebab banyaknya permasalahan di Dukcapil. Bahkan, kebijakan tersebut terkesan menyulitkan masyarakat, dan memalukan.

“Puluhan ribu Suket masih ditangan masyarakat saat ini. Tapi tidak dapat diatasi oleh Dukcapil. Bahkan, kebijakan yang tidak membolehkan pengurusan KTP atau lainnya, tidak dapat diwakili, juga menyulitkan masyarakat,” tandasnya.

Kepala Bidang Identitas Dukcapil Parigi Moutong, I Ketut Putra mengungkapkan, yang menjadi kendala dalam proses penerbitan KTP elektronik, adalah hanya dua mesin cetak beroperasi saat pencetakan.

Dalam sehari, satu mesin hanya bisa mencetak 120 keping, sehingga fokus mereka hanya melakukan pelayanan reguler saja.

Pihaknya belum berani mengungkap kesiapan untuk menuntaskan hutang Suket tersebut. Sebab, jika dijanjikan penyelesaian persoalan itu saat ini, pelayanan regular tidak dapat terlayani.

“Kedepan apabila ada penambahan mesin cetak, hutang Suket akan segera dituntaskan,” ujarnya.

Sementara terkait pelayanan berkas diakuinya, memang ada beberapa berkas yang tidak dapat diproses, karena ada data yang perlu dikonfirmasi kepada pemohon secara langsung.

“Tetapi sepengetahuan saya, semua berkas yang datanya tidak bermasalah tidak pernah kami tidak terbitkan dokumen kependudukannya. Itu yang saya tahu,” tuturnya.

Bagikan Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *