Pemkab  

BKPSDM Parimo Pesimis Kuota PPPK Terpenuhi

Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful (Foto : fokussulawesi.com)

FOKUS SULAWESI – Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Ahmad Saiful mengatakan, pihaknya merasa pesimis ribuan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, dapat tepenuhi.

“Saya pesimis dengan kuota yang ada bisa terpenuhi, khususnya tenaga guru. Contoh misalnya, ada guru Penjaskes kuotanya 150 orang, saya yakin tidak akan terpenuhi, karena tenaga guru Penjasjes di Parigi Moutong hanya sekitar 50-an saja,” ungkap Saiful yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/07).

Contoh lainnya, PPPK tenaga guru formasi guru BK berdasarkan penetapan dibutuhkan sebanyak kurang lebih 35 orang. Sementara di Parigi Moutong tenaga guru honorer hanya berjumlah 30 orang saja.

Kemudian, untuk tenaga guru tingkat sekolah dasar, kuotanya sebanyak 1.200 lebih ditetapkan. Kondisinya, yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah tenaga guru yang tidak memiliki gelar sarjana sesuai yang disyaratkan dalam pendaftaran PPPK.

“Secara otomatis tidak bisa mendaftar pada PPPK tenaga guru itu. Kalau saya prediksikan hanya setengah saja kuota yang terpenuhi,” ujarnya.

Sebenarnya, tenaga guru sangat berpeluang dalam seleksi PPPK tersebut, serta mempermudah pemenuhan kuota yang ditetapkan. Sebab, ada tiga kali kesempatan yang diberikan kepada mereka berdasarkan ketetapan kementerian terkait.

Tetapi disatu sisi, meskipun Parigi Moutong mengalami kekurangan tenaga guru, namun disisi lain formasi yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi. Apalagi, guru dari wilayah lain tidak memungkinankan mengisi kuota di Parigi Moutong, karena daerah lain juga membuka kesempatan yang sama.

“Kemudian kalau guru disana terdaftar di Dapodik pada daerahnya, jelas tidak bisa menyeberang ke daerah kita,” jelasnya.

Terkait dengan proses pendaftaran seleksi PPPK dan CPNS di Parigi Moutong, para peserta diharuskan mengirim dokumen pendaftarannya melalui kantor Pos setempat. Langkah itu dilakukan, untuk mengantisipasi kerumunan peserta dalam proses rekrumen.

BKPSDM berharap, pendaftaran yang telah ditetapkan mulai 31 Juni hingga 30 Juli nanti berjalan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur oleh pemerintah pusat.

“Terkait berapa jumlah pendaftar, kami belum mendatanya. Namun dokumen peserta seleksi sudah mulai masuk dari pihak kantor Pos,” tuturnya. Opi

Bagikan Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *