Fokus Sulawesi – Wakil Ketua II, DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Drs Alfres Tongiro, belum lama ini telah membacakan laporan hasil reses 39 anggota DPRD, pada masa persidangan ke tiga, tahun 2021 yang di mulai sejak 16 sampai 21 Desember 2021.
Besar harapan, hasil reses ini dapat dijadikan dasar Pemda dalam menyusun program pembangunan agar program bisa tepat sasaran. Karena hasil reses digali dari aspirasi masyarakat yang ada di desa.
Reses tersebut dilaksanakan di Dapil I, Kecamatan Parigi Selatan, Parigi Barat, Parigi, Parigi Tengah, Parigi Utara, Kecamatan Siniu dan Kecamatan Ampibabo.
Dapil II, Kecamatan Toribulu, Kasimbar, Tinombo Selatan, Sidoan dan Kecamatan Tinombo. Dapil III, Kecamatan Palasa, Tomini, Mepanga dan Ongka Malino.
Dapil IV, Kecamatan Bolano Lambunu, Bolano, Taopa dan Kecamatan Moutong. Dapil V, Kecamatan Sausu, Balinggi dan Kecamatan Torue.
“Maksud dan tujuan reses anggota DPRD adalah penyerapan aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat dan penanganan masalah untuk instansi terkait,”ujar Alfres.
Adapun usulan, program dan masukan dari masyarakat yang dapat disimpulkan antara lain, pembangunan infrastruktur di kecamatan dan desa, pembangunan sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana olahraga dan pemberian bantuan bagi petani dan nelayan.
Selain itu, peningkatan pelayanan Dinas Dukcapil, pembayaran tunjangan para tokoh agama dan aparatur desa, bantuan pelaksanaan kegiatan keagamaan di tingkat desa, bantuan dana pendidikan, peningkatan pengawasan dan program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Termasuk juga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berada di desa khususnya pada desa terpencil, program peningkatan kesejahteraan aparat desa bersama perangkatnya dan imam mesjid.
Lanjut Alfres, Permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh DPRD dari hasil penjaringan aspirasi melalui reses kemudian disusun berdasarkan sasaran dan tujuan yang akan disesuaikan dengan pokok pikiran DPRD untuk rencana kerja pembangunan daerah.
Adapun beberapa garis besar permasalahan dan masukan serta aspirasi, disimpul dibagi dalam empat penyelenggaraan pembangunan daerah secara garis besarnya .
Pertama bidang pemerintahan, pemerintahan baik atau good government yang diharapkan masyarakat bukan karena banyaknya penghargaan yang diperoleh pemerintah.
Tetapi, masyarakat lebih membutuhkan pelayanan prima pada seluruh instansi pemerintah dan kelengkapan dokumen kependudukan yang menjadi hak masyarakat.
Kedua, bidang ekonomi dan keuangan. Urat nadi perekonomian Kabupaten Parimo, masih didominasi sektor perkebunan dan pertanian serta perdagangan.
Sehingga energi dan sumber daya yang dimiliki daerah harus dapat dimanfaatkan, dikelola oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemda dalam meningkatan perekonomian masyarakat.
Ketiga, bidang pembangunan. Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, normalisasi sungai, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah yang harus segera dilaksanakan secara adil.
“Pembangunan infrastruktur diharapkan tidak terpusat di satu wilayah saja. Misalnya di wilayah perkotaan. Wilayah pelosok dan pegunungan juga harus mendapat porsi yang besar, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat,”harapnya.
Keempat adalah bidang kesejahteraan rakyat. Pendikan kesehatan dan kesejahteraan adalah hak asasi setiap manusia, sehigga pemerintah bertanggung jawab memenuhinya. Memenuhi hak masyarakat sarana prasarana pendidikan dan kesehatan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat, kota maupun desa.
“Jangan lagi ada lagi ketimpangan seperti saat ini, anak-anak di pelosok desa harus berjuang keras untuk bersekolah. Pelayanan fasilitas kesehatan yang sangat tidak memuaskan, bangunan-bangunan rumah ibadah sangat sederhana yang harus membutuhkan perhatian pemerintah secara khusus,”tandasnya. Wan
