DPRD  

DPRD Parimo Tunggu Usulan Pembiayaan PPPK dari BKPSDM

Wakil Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfred Tongiro (Foto : Opie)

FOKUS SULAWESI – Dengan dibukanya pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah tahun 2021, menjadi kewajiban daerah untuk menganggarkan pembiayaan gaji berdasarkan usulan Pemda.

“Kami masih menunggu usulan pembiayaan PPPK yang telah dibuka pendaftaran seleksinya oleh BKPSDM Parigi Moutong,” ungkap Alfred Tongiro, Wakil Ketua II DPRD Parigi Moutong yang ditemui usai rapat Banggar, Kamis (8/07).

Dia mengatakan, dasar penganggaran PPPK adalah usulan Pemda. Usulan tersebut nantinya akan dimasukan dalam pembahasan APBD tahun 2022, sesuai formasi yang dibutuhkan.
Pihaknya bersama pemerintah harus melakukan langkah pemetaan atas kebutuhan PPPK dengan menghitung anggaran yang disediakan.

“Dalam penerimaan ini terdapat syarat-syarat yang ditetapkan baik tenaga pendidik dan kesehata. Sehingga tidak semua honor bisa masuk,” ungkapnya.

Sejauh ini kata dia, pihaknya baru menerima jumlah formasi yang dibutuhkan. Berdasarkan itu, pihaknya melihat tidak semua formasi akan terisi. Contohnya, formasi guru Penjas, terkedala jumlah guru yang tidak mencukupi.

“Meskipun tidak mencukupi target, Pemda harus menganggarkan itu sebagai kewajibannya,” jelasnya.

Dengan keterbatasan anggaran ini menurut dia, dimungkinkan Pemda memiliki syarat lainnya. Seperti, pelamar harus merupakan penduduk Parigi Moutong karena, notabene honor berasal dari daerah setempat.

“Tinggal menunggu aturan yang dikeluarkan terkait penerimaan sehingga dapat disesuaikan dengan anggaran,” tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusian (BKPSDM) Parigi Moutong, Sulawesi Tengah Ahmad Saiful mengatakan, pihaknya pesimis ribuan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga guru yang dtetapkan oleh pemerintah pusat, dapat tepenuhi.

“Saya pesimis dengan kuota yang ada bisa terpenuhi, khususnya tenaga guru. Contoh misalnya, ada guru Penjaskes kuotanya 150 orang, saya yakin tidak akan terpenuhi, karena tenaga guru Penjasjes di Parigi Moutong hanya sekitar 50-an saja,” ungkap Saiful yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/07).

Contoh lainnya, PPPK tenaga guru formasi guru BK bedasarkan penetapan dibutuhkan sebanyak kurang lebih 35 orang. Sementara di Parigi Moutong tenaga guru honorer hanya berjumlah 30 orang saja.

Kemudian, untuk tenaga guru tingkat sekolah dasar, kuotanya sebanyak 1.200 lebih ditetapkan. Kondisinya, yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah tenaga guru yang tidak memiliki gelar sarjana sesuai yang disyaratkan pendaftaran PPPK.
“Secara otomatis tidak bisa mendaftar pada PPPK tenaga guru itu. Kalau saya prediksikan hanya setengah saja kuota yang terpenuhi,” ujarnya.

Sebenarnya, tenaga guru sangat berpeluang dalam seleksi PPPK tersebut, serta mepermudah pemenuhan kuota yang ditetapkan. Sebab, ada tiga kali kesempatan yang diberikan kepapa mereka berdasarkan ketetapan kementerian terkait.

Tetapi disatu sisi, meskipun Parigi Moutong mengalami kekurangan tenaga guru, namun disisi lain formasi yang ditetapkan tidak dapat terpenuhi. Apalagi, guru dari wilayah lain tidak memungkinankan memenuhi kuota di Parigi Moutong, karena daerah lain juga membuka kesempatan yang sama.
“Kemudian kalau guru disana terdaftar di Dapodik pada daerah, jelas tidak bisa menyeberang ke daerah kita,” jelasnya. Opi

Bagikan Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *