FOKUS SULAWESI – Badan Anggaran DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah dalam laporan hasil pembahasannya, mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera merealisasikan capaian belanja, hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2021.
“Setelah dokumen realisasi laporan realisasi semester satu dan prognosis enam bulan berikutnya APBD tahun 2021 diterima pihaknya, dan ditindaklanjuti dengan pembahan ditingkat Banggar melibatkan TPAD beserta OPD,” ungkap perwakilan, Alfrest Tonggiroh saat membacakan hasil kerja Banggar pada sidang Paripurna DPRD, Jumat (27/08).
Dia mengatakan, setelah dilakukan pembahasan Banggar dapat menerima serta menyetujui secara umum, laporan realisasi semester pertama dan prognosis APBD tahun 2021.
Sekaligus kata dia, pihaknya akan menyampaikan catatan penting kepada Pemda untuk ditindaklanjuti, diantaranya pihaknya menyarankan agar tenaga teknis dan pengelola yang mengatur tentang penerbitan izin, dapat ditemui disatu tempat.
Sehingga, pihaknya menorong pemerintah daerah untuk menerbitkan regulasi berkaitan dengan hal itu.
Kemudian, pihaknya mendorong Pemda untuk menyusun regulasi tentang izin pendirian menara telekomunikasi. Selanjutnya, sejumlah OPD penghasil diharapkan lebih inovatif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dalam meningkatkan PAD.
“Kami meminta Pemda segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daaerah,” ujarnya.
Pihaknya pun mendorong Pemda memaksimalkan PAD melalui asset-aset daerah, yang ada maupun dikelola oleh OPD teknis sesuai dengan peruntukannya, khusunya alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan (PUPRP).
Sebab, biaya operasional dan perbaikan alat berat dinilai sangat besar, tidak seimbang dengan jumlah PAD yang dihasilkan.
Sehingga, Banggar menyarakan alat-alat yang tidak lagi produktif untuk dilelang, agar dapat bermanfaat sebagai tambahan untuk PAD.
Pihaknya pun berharapkan realiasi belanja disetiap OPD, segera dilaksanakan dengan program kegiatan dan dapat dimaksimalkan dengan sisa waktu yang ada. Tujuannya, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
“Beberapa anggaran di OPD berkaitan dengan bantuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, segera direalisasikan dengan memprioritaskan belanja untuk bantuan masyarakat,” kata dia.
Selain itu, pihaknya meminta Pemda lebih efektif dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19, dengan melakukan sosialisasi secara aktif melalui media social.
Selanjutnya, perlu melakukan pengawasan yang lebih intens kepada tenaga kesehatan terkait pelaksanaan Prosedur Tetap (ptotap) penanganan Covid-19, untuk memperkecil penularan.
“Serta kami harapkan mampu melakukan penanganan wabah dengan melakukan tes Swab lebih masih,” ujarnya.
Dia meminta, agar Dinas Kesehatan, direktur rumah sakit, kepala Puskesmas harus mampu dan bersedia memberikan penjelasan yang baik, sesuai kondiri serta dengan cara dan bahasa mudah dipahami masyarakat.
Pihaknya memahami, dengan realisasi belanja modal baru mencapai 12 persen dari pagu¸dikarenakan proses waktu. Olehnya diminta Pemda agar memaksimalkan waktu tersisa, sehingga anggaran berimbas pada proses belaja.
“Harapan kami Pemda dapat melakukan upaya efektif dalam mengurus sesuai waktu dan tahapan,” pungkasnya. Opi
