Ganti Alat Rapid Antigen Bantuan, Adrudin Nur : Tidak Semudah Itu

FOKUS SULAWESI – Upaya ditempuh Dinas Kesehatan (Dinkes) Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah untuk mengganti alat Rapid Antigen bantuan yang berbayar, pada pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), nampaknya tak akan berjalan mulus.

Pasca, Inspektur Inspektorat Parimo, Adrudin Nur menyampaikan tanggapannya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang diagendakan kembali Komisi III DPRD untuk menyelesaikan polemik Rapid Antigen berbayar Rp 100 ribu bagi setiap peserta CPNS, Selasa (19/10).

“Secara teknis diganti, masuknya dari mana? dana itu harus masuk ke batang tubuh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara dana ini ada diluar saat ini,” ungkap Inspektur Inspektorat Parigi Moutong, Adrudin Nur pada RDP, Selasa.

Menurut dia, jika dana pungutan dari peserta tes SKD CPNS digunakan untuk pengadaan alat Rapid Antigen pengganti, tidak dapat dilakukan. Sebab, belanja pengadaannya alat testing itu harus melalui Katalog Elektronik (e-katalog), dan menggunakan akun Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kalau mau pakai e-katalog akunnya siapa mau dipakai? Karena tidak semudah itu, harus ada OPD-nya masuk. Jadi agak sulit, kalaupun alat ini mau diganti, agak ribet. Kami tunggu hasilnya dari provinsi,” ujarnya.

Kemudian, memasukan dana pungutan itu ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak dapat dilakukan. Meskipun Dinkes sebagai OPD penghasil, sebab segala sesuatunya harus memiliki regulasi terkait pendapatan lain-lain yang sah.

Apabila dana pungutan itu dipaksakan masuk ke kas daerah, akan bermasalah dikemudian hari.
Tetapi untuk mengembalikan dana pungutan ke peserta CPNS, kemungkinan dapat dilakukan. Sepanjang, data berupa nama dan nomor kontak peserta yang melakukan pemeriksaan kesehatan Rapid Antigen dimiliki Dinkes.

Dia memastikan, tim akan bekerja profesional dalam penanganan polemik Rapid Antigen berbayar, dan dirinya tidak dapat mengintervensi proses pemeriksaan yang telah dilakukan.

“Nanti pada saat ekspos internal baru saya lihat sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPRD Parigi Moutong, Feri Budiutomo menyebutkam, meskipun nantinya Dinkes akan mengembalikan dana pungutan dari peserta CPNS, namun tidak serta merta mengurangi unsur pelanggaran terhadap kebijakan berbayar yang telah ditetapkan OPD itu, pada pelaksanaan tes SKD CPNS.

“Usai RDP yang mengundang Kepala BKPSDM, Inspektur Inspektorat dan Kepala Dinas Kesehatan ini, kami akan mengeluarkan rekomendasi nantinya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinkes Parimo, Ellen Ludya Nelwan mengatakan, pihaknya tidak dapat mengontrol apa saja yang telah dilaksanakan bawahannya saat itu, karena kesibukannya.

Dia pun membenarkan, telah dipanggil oleh Inspektorat Daerah Parigi, dan menunggu hasil penanganan yang telah dilakukan.

“Kedepan saya berusaha sebaik-baiknya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai kepala dinas,” tuturnya.

Anggota Komisi IV DPRD, Muhammad Fadli mengatakan, ada hal yang bertolak belakang atas penyampaikan kepala Dinkes saat ini, dengan pernyataan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Fauziah Al Hadad dalam RDP sebelumnya.

Keterangan Fauziah Al Hadad saat itu, bahwa seluruh kegiatan tentang menetapkan tarif Rapid Antigen bersumber dari kepala Dinkes.

“Sementara tadi ibu menyampaikan, karena banyak kesibukan sehingga ibu lalai mengontrol bawahan, dan akhirnya muncul kebijakan ini,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Fadli meminta penjelasan kepala Dinkes atas berbagai kebijakan dalam penetapan Rapid Antigen berbayar, yang tidak dapat dijawab oleh Fauziah Al Hadad, pada RDP sebelumnya.

Diantaranya, tentang tidak dilibatkannya Puskesmas sebagai bidang teknis, hingga pemberian reward bagi tenaga kesehatan, yang bertugas melakukan pengambilan air liur atau lendir peserta CPNS.

“Ini harus dijelaskan, landasannya untuk menjadikannya reward, bagaimana? Karena Dinkes bagian dari OPD penghasil, kalau memang secara hukum pemberian tarif pada Rapid Antigen itu tidak melanggar, harusnya tidak bisa berbicara reward. Tetapi sebagai PAD,” tegasnya.

Dalam RRDP itu, Kepala BKPSDM Ahmad Saiful pun diundang untuk dimintai keterangannya, terkait Rapid Antigen berbayar yang terus berpolemik. Opi

Bagikan Berita :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *